TEMPO.CO, Jakarta - Polemik sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) merebak. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan ingin mengkaji sistem pilkada langsung. Alasannya, sistem itu memiliki sisi negatif meskipun bermanfaat bagi partisipasi demokrasi. "Kita lihat sisi mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," kata Tito di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu pekan lalu, 6 November 2019.
Saat ditanya usulannya, Tito mengatakan perlunya riset akademik untuk mengkaji dampak positif dan negatif pilkada langsung. "Lakukan riset akademik. Kami dari Kemendagri akan melakukan itu." Ia tak menjelaskan apakah kajian itu mengarah pada perubahan sistem pilkada menjadi penunjukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang mengatakan, Tito memberi arahan agar membuat klaster daerah berdasarkan indeks kemajuan demokrasi. Dia menyebut adanya opsi pilkada tak langsung di beberapa daerah yang dianggap belum maju.
"Tergantung daerahnya. Kayak Jakarta, Jakarta, kan, sudah maju enggak mungkin DPRD lagi. Tapi kalau Papua, mungkinkah kembali ke DPRD lagi? Mungkin saja," katanya saat ditemui di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
